Maju Di Pilkada Solo, Gibran Rusak Etika Politik Indonesia? -->

Iklan Semua Halaman

Maju Di Pilkada Solo, Gibran Rusak Etika Politik Indonesia?

Admin
Senin, 13 Januari 2020

Asianmuslim.com - Dua anggota keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terjun dalam Pilkada 2020. Mereka adalah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution, menantu Jokowi. Gibran maju di Pilkada Solo, sementara Bobby bersiap bertarung di Pilkada Medan.

Di luar mereka ada putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah. Siti bakal mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Dia bahkan sudah mengajukan pengunduran diri dari PNS Ditjen Bimas Islam pada Kementrian Agama (Kemenag).

Ini kejadian pertama sejak era reformasi di mana anak-menantu lingkar istana maju Pilkada ketika orang tua mereka masih berkuasa. Tidak pernah terjadi mulai dari era Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keinginan Gibran, Bobby dan Azizah merupakan hak setiap warga negara. Tak bisa dilarang karena menyangkut hak politik seseorang. Tetapi idealnya, mereka mau menunda hasrat itu hingga Jokowi dan Ma’ruf Amin tuntas mengabdi sebagai Presiden dan Wapres. Persis yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang maju Pilgu DKI Jakarta setelah SBY tidak lagi berkuasa.

Ini guna mencegah anggapan ‘aji mumpung’. Pertama-tama perlu dipahami bahwa Gibran sejatinya sudah ditolak oleh PDIP Surakarta. Hasil penjaringan tertutup PDIP Surakarta mencuatkan dua nama: Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Purnomo adalah Wakil Wali Kota Solo, sedangkan Teguh merupakan Sekretaris PDIP Kota Solo.

Namun, Gibran tak menyerah. Tidak tanggung-tanggung, Gibran sampai menyambangi langsung kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Apakah Gibran akan bisa “loncat pagar” ke Teuku Umar jika dirinya bukan anak Jokowi? Rasanya sulit dibayangkan. Namun yang jelas, akhirnya berembus angin surga: Gibran bisa mendaftar di DPD PDIP Jateng.

Manuver ini terang tidak etis. Gibran sudah melangkahi DPC PDIP Solo atau DPD PDIP Jawa Tengah dengan menyambangi langsung Megawati. Manuver ini kontraproduktif bagi konsolidasi politik PDIP, bisa berdampak disharmoni.

Buktinya, Ketua PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo sempat bersuara. Dia menyindir kader-kader PDIP yang ingin maju di Pilkada Solo tapi mendaftarkan diri di DPD PDIP Jateng. Rudi menilai mereka tidak memahami Peraturan internal PDIP.

Apa yang dilakukan Gibran juga membahayakan proses demokratisasi di internal PDIP. Jangan-jangan ke depan muncul tren untuk mengabaikan DPC dan DPD karena merasa punya “beking”. Imbasnya, muncul oligarki politik di tubuh parpol yang kerap mengklaim suara wong cilik ini.

Publik juga punya kecemasan sendiri. Ada kekhawatiran munculnya penyelewengan kekuasaan (abuse of power) lingkar istana untuk memenangkan Gibran cs. Bisa muncul ketidakadilan yang dikemas secara apik sehingga tampak adil.

Ambil contoh, kalangan yang dulu mencap SBY melakukan nepotisme saat AHY maju Pilgub Jakarta. Padahal saat itu SBY bukan lagi presiden definitif. Kala itu, Partai Demokrat memang tidak punya “jago” yang pas kecuali AHY.

Nahasnya, AHY lantas dihantam bully selama 24/7. Ke mana kalangan ini ketika Gibran, Bobby, dan Azizah saat ini? Kenapa mereka tidak bersuara?

Pada titik ini saja publik sudah disuguhi ketidakadilan. Apalagi sepanjang tahapan Pilkada yang kerap tergelincir jadi ranah abu-abu itu? Ada banyak titik rentan yang berpotensi diintervensi oleh lingkar istana yang mau mencari muka pada Jokowi. Bahaya!

Oleh: Yudi Kosasih
Sumber : politiktoday.com
Baca Juga