Pencuri yang Dimaafkan: Inikah Praktik Penegakan Hukum Progresif?

Iklan Semua Halaman

Pencuri yang Dimaafkan: Inikah Praktik Penegakan Hukum Progresif?

Admin
Jumat, 24 April 2020

Oleh: Pierre Suteki

Saya mengapresiasi kebijakan POLISI ini yang memaafkan pencuri di tengah paceklik dan pandemi corona. Ini antara lain cara berhukum secara PROGRESIF, ada RESTORATIVE JUSTICE. Sebenarnya dalam rangka Community Policing, kepolisian RI sudah menyediakan wadah kerja sama kemitraan antara Polisi dan Masyarakat yakni FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat).

Sebagaimana diwartakan oleh KOMPAS.com - bahwa ada seorang pemulung yang mengaku sulit mencari barang bekas karena banyak gang ditutup warga, seorang pemulung nekat mencuri padi milik petani Selasa (21/4/2020) sekitar pukul 03.00 WIB. Dari keterangan polisi, aksi pencurian tersebut terjadi di selatan Dukuh Pandanrejo, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar. Kasat Reskrim Polres Karanganganyar AKP Ismanto Yuwono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/4/2020) menyatakan bahwa ada keadaan di mana ketika pemulung tersebut masuk kampung semua ditutup. Jadi tidak bisa cari rosok. Sementara saat ini penghasilan dia maksimal Rp 20.000 per hari. Itupun kadang dapat, kadang tidak. Atas penghasilan itu ia harus menanggung 5 anggota keluarga.

Ismanto menjelaskan, Sumardi tertangkap oleh warga saat mencuri padi di tengah sawah. Sumardi pun segera diamankan dan digelandang warga ke Polsek Kebakkramat, Karanganyar. Sumardi mengaku terpaksa mencuri karena harus menghidupi lima anggota keluarganya, yaitu dua orang mertua, seorang istri, dan dua orang anak, salah satunya masih berusaha tiga tahun.

Yang menarik atas kejadian pencurian di tengah pandemi corona ini adalah cara menyelesaikan perkara pidana oleh polisi dan pemilik sawah serta masyarakat setempat.  Setelah diadakan mediasi dengan warga, akhirnya Sumardi dimaafkan dan mendapat sumbangan dari polisi. Polisi memberikan paket bahan pokok berupa beras 10 kilogram, susu formula untuk balita, minyak goreng, biskuit, dan mie instan.

Melihat fakta hukum pencurian yang dimaafkan ini, saya sangat tertarik untuk menganalisnya, meski secara singkat dan dangkal terkait dengan penggunaan etika penegakan hukum sehingga mendukung prinsip pidana sebagai ultimum remedium, yakni prinsip yang mengutamakan penggunaan cara-cara non pidana untuk menyelesaiakn perkara pidana sekalipun. Pidana dikatakan sebagai obat terakhir bila upaya lainnya itu tidak berhasil dilakukan.

Kita setuju bahwa di negara hukum itu menempatkan hukum sebagai panglima, namun kita sebagai bangsa yang telah mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila sehingga juga harus berkarakter khas dalam cara berhukum di tengah kehidupan sosial yang unik pula (a peculiar social life). Atas dasar pemikiran tersebut, maka cara berhukum kita mesti dibingkai oleh cara-cara khusus yang dapat membedakan kita dengan negara bangsa lain.

Di sinilah pentingnya kita memahami Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001. Etika Kehidupan Berbangsa itu meliputi enam bidang kehidupan yaitu: (1) Sosial dan Budaya, (2) Politik dan Pemerintahan, (3) Ekonomi dan Bisnis, (4) Penegakan Hukum yang Berkeadilan, (5) Keilmuan dan (6) Lingkungan.

Ada dua Etika kehidupan berbangsa yang erat hubungannya dengan penegakan hukum oleh Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) agar polisi benar-benar on the right track sebagai aparatur negara yang bertugas sesuai dengan tugas fungsi pokoknya sebagai mana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Dua etika kehidupan berbangsa yang dimaksud adalah Etika Politik dan Pemerintahan serta Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

1. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

2. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Dalam hal ini kita tetap melibatkan aspek politik dan pemerintahan dalam menganalisis pekerjaan polisi dalam penegakan hukum oleh karena kedudukan polisi itu ganda, di satu sisi polisi itu sebagai bagian pelaksana public policy di bawah Presiden tetapi di sisi lain polisi itu berada di garda terdepan dalam criminal justice system yang seharusnya merdeka, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka disebut KEPOLOSIAN NEGARA bukan KEPOLISIAN PEMERINTAH. Pemahaman ini menjadi penting mengingat penegakan hukum oleh polisi itu bisa terjebak hanya melayani kepentingan sebuah rezim pemerintahan dengan mengabaikan amanat penderitaan rakyat atau kepentingan rakyat yang lebih besar. Untuk peristiwa yang dianalisis ini diyakini polisi telah mengambil sikap yang benar dalam memperhatikan amanat penderitaan rakyat, khusunya orang miskin, orang yang termasuk kelompok rentan (vulnerable people).

Atas prinsip-prinsip etika kehidupan politik dan pemerintahan serta etika penegakan hukum yang berkeadilan tersebut seharusnya mampu membimbing polisi menjauh dari kepentingannya sebagai ALAT KEKUASAAN melainkan sebagai aparatur negara yang konsen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika polisi terjebak pada kepentingan sebagai alat kekuasaan maka polisi akan mudah sekali sebagai alat untuk mengeksekusi "kejahatan" pemerintahan negara dan terjadilah apa yang dikhawatirkan banyak pihak, yakni negara polisi (POLICE STATE).

Untuk menghindari police state dan konsen pada pemihakan terhadap penderitaan rakyat, polisi negara RI harus kembali kepada fungsi pokoknya yaitu:

(1) Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat;
(2) Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat;
(3) Menegakkan hukum yang tetap dibingkai oleh etika kehidupan berbangsa sebagimana yang telah disebutkan yaitu:

(1) Meniscayakan penegakan hukum secara adil;

(2) Perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum;

(3) dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Meskipun Polri telah mempunyai tugas menegakkan hukum, termasuk KUHP yang mengatur larangan mencuri sebagai mana diatur dalam Pasal 362 polisi tidak boleh menjadikan aturan ini sebagai ALAT GEBUK terhadap rakyat, di tengah penderitaan bersama dalam pandemi corona di negeri ini. Maka dalam hal ini penegakan hukum pun harus dilakukan secara progresif, yakni penegakan hukum yang memperhatikan konteks, pelaku, dan segala faktor yang meliputinya.

Polisi memang tidak perlu takut untuk dituduh melakukan kriminalisasi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, terkait hal ini perlu penulis sampaikan beberapa hal berikut ini. Benar adanya, kalau memang tindakan seseorang adalah tindakan kriminal memang tidak perlu ada KRIMINALISASI. Yang jadi masalah adalah perkara yang seharusnya tidak perlu ditindak secara pidana "dipaksa" untuk ditindak secara pidana. Memang harus bijaksana menegakkan hukum di Indonesia dengan keragaman yang ada dan sebagaimana banyak pendapat CARA BERHUKUM KITA itu seharusnya dijiwai NILAI PANCASILA mengingat PANCASILA sebagai RECHTSIDEE. Apalagi jika hal ini ditinjau dari sisi ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN sebagaimana telah disebutkan di muka.

Sudahkah nilai-nilai Pancasila itu tembus dalam cara berhukum kita bila kenyataannya pidana lebih diutamakan dari pada restoratif-nya. Jika kita mengikuti asas ULTIMUM REMEDIUM, maka kita harus menunjukkan buktinya. Tidak asal ada dugaan adanya tindak pidana seolah penegak hukum langsung "ngebet" memenjarakan warga negara. Itulah yang disebut menjadi PANCASILAIS SEJATI. Oleh karena itu kita pun harus mengkritisi adanya fakta bahwa tingkat HUNIAN PENJARA kita sudah OVERBOOK dan OVERLOAD hingga sulit di-DOWNLOAD, sedang BELANDA sebagai negeri KIBLAT HUKUM kita sudah sangat berbeda cara berhukumnya sehingga PENJARA SEPI penghuni. Hal ini bukan berarti di negeri Belanda tidak ada tindak kriminal, melainkan oleh karena  penegak hukumnya telah mengutamakan penyelesaian melalui cara-cara restoratif.

Polisi sebagai garda terdepan dalam SPP, menjadi hukum yang hidup karena di tangannyalah hukum--peraturan perundang-undangan---mengalami pengejawantahannya. Menangkap, menahan, menyelidik, menyelidik atau sebaliknya adalah diskresi yang dimilikinya. To do or not to do. Tentu kebijakan ini tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menegaskan bahwa demi kepentingan umum, pejabat kepolisian RI dapat melakukan perbuatan hukum atas pertimbangan sendiri. Diskresi tetap harus memperhatikan tugas dan wewenanya agar pelaksanaannya tidak terjatuh pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Adanya fenomena Pencuri miskin, di masa paceklik, masa pandemi yang dimaafkan semoga menjadi "trigger" untuk menyelesaikan perkara pidana lainnya yang tidak perlu diselesaikan dengan mengutamakan penyelesaian secara pidana melainkan menempatkan pidana sebagai obat terakhir (ultimum remedium). Biarlah penjara kosong dari pada over capacitynya hingga mencapai 200% hingga 300%.

Tabik...!!!
Baca Juga